Penghuni bumi Sintuwu Maroso sebulan belakangan ini dibikin tidur tak nyenyak. Penyebabnya apalagi kalau bukan goyang tanah yang kerap terjadi. Walau getarannya kecil, tetap saja bikin tidak enak perasaan.

Ingatan sebagian besar warga mungkin akan langsung menengok kejadian yang menimpa Palu–Sigi–Donggala pada 28 September 2018. Peristiwa nahas yang banyak sekali memakan korban jiwa musabab lindu datang tanpa permisi.

Membayangkan peristiwa terburuk sebagai langkah antisipasi jelas tak ada yang melarang. Sembari berharap kuat dalam rapalan doa, kejadian serupa tak berulang menimpa. 

Ikhtiar yang banyak dilakukan warga Kabupaten Poso adalah menggelar tenda darurat. Tidur di luar rumah dan di atas tanah lapang. Ada jejak trauma dan ketakutan berlindung di bawah atap rumah sendiri. 

Belum lama ini, tepatnya 17 Agustus 2025, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5.8 menggoyang wilayah Poso. Akibat peristiwa tersebut, pasangan suami istri dilaporkan meninggal, sekitar 44 orang lainnya terluka, sembilan luka berat dan menjalani operasi di rumah sakit.

Sebelumnya warga juga sudah merasakan beberapa kali goyang tanah yang terjadi di jalur Sesar Tokararu. Bahkan, hanya berjarak sehari setelah gempa saat Hari Kemerdekaan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 57 kali terjadi gempa susulan. Wajar jika banyak warga yang merasa jeri.

Menurut BMKG, Sesar Tokararu memiliki slip rate alias rerata tingkat pergeseran patahan dalam periode waktu tertentu mencapai dua milimeter/tahun. Artinya sesar yang panjangnya 80 kilometer ini terus bergerak. Aktif. Hanya saja tidak semua getarannya bisa dirasakan manusia. Gempa bumi dapat terasa bila magnitudo tinggi serta kedalamannya yang dangkal, sekira 10 kilometer di bawah permukaan.

Aktivitas gempa di Poso yang sering terjadi seharusnya memantik kewaspadaan semua pihak. Misal pada 27 Mei 2017, terjadi gempa dengan Magnitudo 6.6 pada kedalaman 10 kilometer. Pusatnya sekitar 38 kilometer Barat Laut Poso. Kondisi terparah akibat gempa terjadi di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Tengah.

Pada 24 Maret 2019, gempa Magnitudo 5.7 terjadi di Desa Meko akibat pergerakan Sesar Poso Barat. BPBD Poso mencatat ada 28 rumah ibadah rusak akibat pergerakan sesar ini.

Kemudian pada 24 Juli 2025 lindu mengguncang Desa Tokilo, Desa Tindoli, Desa Tolambo, dan Desa Pendolo dengan kekuatan Magnitudo 5.7. Gempa dangkal ini mengakibatkan 106 rumah rusak dan 2.011 warga mengungsi.

Sesar-Sesar yang Melintasi Poso

Kabupaten Poso dilintasi oleh tiga jalur sesar naik, yaitu Sesar Tokararu berlokasi lebih ke arah dekat pesisir Teluk Tomini, Sesar Malei terletak 19 kilometer barat daya Desa Tambarana, dan Sesar Poso yang mengikuti aliran sungai dari mulut Danau Poso ke Kota Poso. Ada lagi satu Sesar Poso Barat yang jenisnya geser. Membentang di sepanjang tepi barat Danau Poso. 

“Sesar Poso sangat erat hubungannya dengan sesar besar lainnya, seperti sesar Palu–Koro. Hal ini disebabkan karena Sesar Poso diduga merupakan bagian dari sistem deformasi yang dipengaruhi oleh pergerakan Sesar Palu–Koro, terutama karena kedekatan spasial dan arah tegangan regional. Keduanya merupakan jaringan sesar teraktif di bagian tengah Pulau Sulawesi akibat dari tekanan lempeng Indo–Australia ke arah lempeng Eurasia,” jelas Riska Puspita, dosen di Program Studi Teknik Geologi, Universitas Tadulako, Palu, saat dihubungi Lengaru.id via WhatsApp (20/8/2025).

Ahli seismolog dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Mudrik Rahmawan Daryono menjelaskan, berdasarkan dataset Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS), Sesar Tokararu masuk dalam kelas yang mampu menghasilkan gempa bumi dengan Magnitudo 7. 

Dus, gempa yang terjadi 17 Agustus 2025 masih jauh di bawah perkiraan maksimal kekuatan yang bisa dihasilkan oleh sesar ini. 

Pun demikian, penelitian tentang Sesar Tokararu masih sangat minim. Terlebih resolusi data DEMNAS sekitar 7 meter tidak cukup untuk mengetahui jalur sesar ini. Perlu data kelas LiDAR (Light Detection and Ranging) dengan resolusi sekitar 30 cm sehingga mampu menembus tutupan vegetasi/pohon.

Riska yang juga pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sulteng dalam bidang pengabdian dan mitigasi bencana mengingatkan, bencana lain yang biasanya mengikuti gempa, seperti longsor, likuefaksi, tsunami, hingga banjir bandang, harus pula menjadi perhatian bersama.

Kabupaten Poso, merujuk publikasi bertajuk “Identifikasi Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Sunardi dkk. dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, memiliki tingkat kerawanan longsor dominan tingkat sedang. 

Sedangkan menurut “Atlas Kerentanan Likuefaksi Provinsi Sulawesi Tengah”, Poso memiliki tingkat kerentanan likuefaksi sedang. Zona kerentanan sedang ini dapat mengalami likuefaksi secara tidak merata dan struktur tanah umumnya rusak. 

Pengetahuan Masa Lalu

Tahun 2019, Tim Ekspedisi Poso dibentuk untuk menelusuri keanekaragaman budaya, alam, dan potensi bencana di Kabupaten Poso. Salah satu hasil dari ekspedisi ini adalah gempa yang terjadi di Poso disebut gempa bumi swarm. Istilah ini merujuk pada gempa yang frekuensinya sering, tetapi kekuatannya kecil lantaran tidak adanya gempa utama (mainshock).

Kondisi ini sebenarnya sudah disadari selama ribuan tahun lalu oleh suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah. Kesadaran akan bencana tertuang dalam banyak bentuk kearifan lokal oleh orang tua terdahulu yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah.

Misalnya penamaan lokal sebuah kawasan yang diambil dari kejadian atau peristiwa bencana alam. Bonesompe yang jadi salah satu nama kelurahan di Poso memiliki arti “pasir yang menumpang”.  

Dari segi arsitektur, paling mencolok adalah rumah adat Lobo yang banyak terdapat di Kulawi, Tojo Una-Una, dan Poso. Rumah adat Lobo terbuat dari kayu yang ditopang oleh tiang-tiang tinggi dan menggunakan sistem sambungan fleksibel berbahan rotan. Rumah adat ini menjadi bentuk mitigasi bencana dari suku yang hidup berdampingan dengan sesar aktif.

Jika dianalogikan, gempa bumi seperti getaran saat menarik meja yang penuh barang. Bila getarannya terlalu cepat, maka barang-barangnya bisa jatuh atau roboh. Oleh karena itu, jika terjadi gempa bumi maka harus segera mengevakuasi diri keluar dari ruangan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah sesar harus memiliki pengetahuan bencana yang mumpuni, baik sebelum, saat, dan setelah gempa. Hal ini bisa terjadi jika didukung oleh program pemerintah yang bersifat proaktif, edukatif, dan berbasis komunitas. 

Pemerintah harus melek terhadap hasil penelitian yang dipublikasikan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang potensi bencana di wilayah mereka.

“Gempa kecil yang terjadi berulang di satu zona bisa menjadi foreshock atau pendahulu dari gempa besar. Hal ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan di Poso. Terbukti, kan, tanggal 17 Agustus gempa terjadi dengan Magnitudo 5.8. Pemerintah dan masyarakat harus berlomba dengan waktu agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar,” pungkas Riska Puspita.

Mitigasi terhadap bencana tidak sama dengan menebar ketakutan. Justru ia hadir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui berbagai tindakan terencana, mulai dari edukasi, pembangunan infrastruktur, pemetaan, pemantauan, dan sistem peringatan dini, bukan dengan menciptakan kepanikan. Agar sintuwu maroso yang artinya "bersama-sama itu kuat" tidak hanya sekadar semboyan.