Di tengah maraknya persoalan penyalahgunaan kewenangan dan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, Anti-Corruption Film Festival (ACCFEST) 2026 hadir di Sulawesi Tengah bukan sekadar sebagai ruang hiburan, tetapi menjadi medium kritik sosial yang membuka percakapan tentang korupsi hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat: desa.
Program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui ACCFEST bersama komunitas film alternatif Bioskop Todea itu digelar selama tiga hari di tiga lokasi berbeda, yakni di Universitas Tadulako, Palu (6/5), Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan, Sigi (9/5), dan Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Sigi (10/5).
Sebanyak 15 film pendek diputar kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Namun, yang paling menonjol bukan hanya isi filmnya, melainkan bagaimana warga mulai membaca ulang realitas di sekitar mereka melalui layar.
Cerita tentang ketimpangan, penyalahgunaan kuasa, budaya diam, hingga praktik-praktik yang dianggap “biasa” dalam kehidupan sehari-hari justru memantik diskusi paling tajam dari masyarakat desa.
View this post on Instagram
“Menurut kami, film bisa menjadi alat literasi baru untuk menunjang kampanye anti korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Film mampu menjadi sarana hiburan sekaligus ruang refleksi tanpa harus terasa menggurui masyarakat,” ujar Dinul, salah satu penyelenggara kegiatan.
Menariknya, antusiasme terbesar justru datang dari wilayah yang selama ini minim akses terhadap ruang hiburan dan diskusi publik. Di Desa Baluase, warga tidak datang hanya untuk menonton. Mereka ikut membedah persoalan sosial yang selama ini hidup di sekitar mereka, mulai dari relasi kuasa di tingkat desa hingga praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat.
Diskusi berlangsung terbuka. Sejumlah warga bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa korupsi bukan hanya persoalan pejabat besar di pusat kekuasaan, tetapi juga menyangkut perilaku aparat dan elite di pemerintahan paling bawah.
“ACCFEST ini menjadi salah satu bentuk kritik, bukan cuma terhadap masyarakat, tapi juga kepada para pejabat yang ada di pemerintahan paling bawah yaitu desa,” lanjut Dinul.
Pernyataan itu terasa relevan di tengah meningkatnya sorotan terhadap pengelolaan anggaran desa di berbagai daerah. Ketika dana desa terus mengalir setiap tahun, pengawasan, dan partisipasi masyarakat masih sering lemah. Dalam situasi seperti itu, ruang-ruang dialog alternatif menjadi penting untuk membangun keberanian warga bersuara.
Puncak antusiasme terjadi pada malam terakhir pemutaran di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat. Pemutaran yang dilakukan di halaman gereja usai ibadah dipadati ratusan warga. Banyak penonton bahkan harus menyaksikan film dari luar area karena lokasi tidak lagi mampu menampung jumlah warga yang datang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya haus terhadap ruang diskusi yang jujur dan dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Ketika ruang kritik di forum formal sering terasa jauh dan kaku, film justru berhasil membuka percakapan yang lebih cair, emosional, dan berani.
Sebagai komunitas pemutaran film alternatif berbasis di Kabupaten Sigi, Bioskop Todea selama ini aktif menghadirkan layar tancap, diskusi film, dan program literasi visual di desa-desa.
Kehadiran ACCFEST 2026 di Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa kampanye anti korupsi tidak selalu harus hadir melalui seminar resmi atau bahasa hukum yang rumit, tetapi bisa tumbuh dari layar sederhana di halaman desa, lalu berubah menjadi keberanian kolektif untuk mempertanyakan kekuasaan.