Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat per 14 Oktober 2025, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang terbangun di Sulawesi Tengah mencapai 109 dapur. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya sebanyak 99 unit.

SPPG dianggap sebagai ujung tombak pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran mereka berkaitan erat dengan penyediaan dan distribusi makanan.

Pembentukan SPPG belakangan disorot habis-habisan imbas maraknya kasus keracunan. Pekerja didera kecemasan. Apalagi BGN mengancam akan memidanakan pengelola dapur bila mencemari menu MBG.

Lengaru.id mewawancarai dua petugas SPPG di Palu yang memproduksi ribuan porsi MBG setiap hari untuk sekolah-sekolah. Karena alasan perlindungan diri yang bersangkutan, kami menggunakan nama samaran Adam dan Dino.

SPPG Tidak Menyediakan Fasilitas Kerja

Sejak Subuh Adam sudah bersiap-siap. Di luar langit masih gelap. Rumah-rumah masih menutup pintu dan jendelanya. Deru mesin mobil yang dipanaskan memecah keheningan.

Adam bertugas sebagai pengemudi. Aktivitas hariannya selama sebulan terakhir ini adalah mengantar makanan. Ia biasanya menuju dapur pukul 05.30 WITA.

SPPG tempatnya bekerja membagi waktu pengantaran; Senin pukul 07.30 WITA, Selasa–Jumat pukul 07.15 WITA. Di dapur, Adam terkadang membantu mengemas makanan sebelum disalurkan.

Pagi telah menunjukkan kesibukannya ketika Adam meninggalkan rumah. Mobil yang ia kendarai hanya menyisakan dua kursi bagian depan. Sisanya sengaja dicopot untuk tempat menaruh omprengan atau wadah makanan MBG.

"Dapur tidak menyiapkan fasilitas kendaraan. Jadi mobil pekerja yang digunakan, termasuk saya punya. Inilah masalah yang ada di dapurnya kitorang," kata Adam kepada Lengaru.id, Minggu (12/10/2025).

Mobil minibus miliknya hanya mampu menampung 400 omprengan sekali angkut. Kondisi ini membuat Adam harus 4–5 kali bolak-balik untuk menjangkau sedikitnya tiga ribu penerima manfaat.

Seingat Adam, tiap SPPG paling tidak mesti memiliki dua kendaraan operasional model mobil boks berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Adam tak masalah jika mobilnya dipakai karena SPPG membayar biaya sewa Rp2,3 juta di luar gaji bulanan. Lagipula kendaraan itu lebih sering terparkir di rumah. Hanya saja, bila menggunakan mobil boks pastilah bisa meringkas waktu pekerjaan.

"Awalnya cuma satu mobil, punya teman pekerja juga. Berapa kali memang bolak balik. Akhirnya ditambah dengan mobilku, tapi tetap kelabakan. Kalau mobil boks paling tiga kali saja bolak balik," tuturnya.

Cerita Adam mirip dengan yang dialami Dino saat ditemui, Senin (6/10). Sebanyak lima sekolah—mayoritas jenjang SMP dan SMA—yang menjadi target SPPG-nya.

Saat awal-awal beroperasi, dirinya begitu kerepotan. Sebab dapur hanya memiliki satu kendaraan, sedangkan jumlah paket MBG yang disalurkan hampir 4000 porsi.

"Dapur kami mulai running bulan Agustus. Hari pertama itu kelabakan karena mobil boks cuma satu. Pernah makanan diantar sampai jam 1 siang, jemput ompreng di sekolah jam 7 malam. Bayangkan itu omprengan sudah ditinggal begitu saja di dalam kelas," imbuh Dino.

Sekolah Diminta Merahasiakan Kasus Keracunan

Akhir September lalu, BGN menonaktifkan sementara 56 SPPG karena diduga terlibat kasus keracunan. Tiga di antaranya di Sulteng, masing-masing di Palu, Banggai Kepulauan, dan Parigi Moutong.

Pemerintah daerah enggan berkomentar ihwal penutupan dapur bermasalah. Plt. Kadinkes Sulteng Wayan Apriani tidak merespons pesan konfirmasi yang dikirimkan Lengaru.id.

Sementara itu, Kadinkes Kota Palu dr. Rochmat Jasin Moenawar hanya menjawab singkat. "Kalau untuk hal tersebut sudah bukan ranah dinkes," katanya, Selasa (30/9).

Sejak kasus keracunan ramai bermunculan, SPPG sekarang sangat berhati-hati dalam mengolah sajian MBG. Bila ada masalah, mereka tidak mau informasi itu menyebar ke publik.

Ini juga yang menjadi isi nota kesepakatan (MoU) antara SPPG dengan sekolah sebagai penerima manfaat. Pihak sekolah diminta menutup rapat informasi jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) semisal keracunan.

"Apa pun yang terjadi di lapangan, entah itu masalah makanan dan lain-lain, alurnya sekolah melapor ke bagian SPPG. Tidak boleh informasinya keluar. Jika ditanya kenapa seperti itu, saya juga tidak tahu," ucap Dino.

Meski begitu, tetap saja banyak kasus keracunan yang terungkap karena penciuman jurnalis maupun unggahan lewat media sosial.

Dino bilang pernah ada orang tua murid curhat di Facebook yang menyoal kualitas sajian MBG. Ini menjadi keluhan pertama yang mereka terima.

Pun dapurnya sempat jadi pemberitaan media daring yang memuat kritikan kepala sekolah. Keluhannya macam-macam; nasi terlalu keras dan menunya itu-itu saja.

Perjanjian agar sekolah merahasiakan insiden keracunan juga dibenarkan Febri (bukan nama sebenarnya). Ia merupakan jebolan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terangkat jadi kepala SPPG di salah satu kabupaten di Sulteng.

Menurut hemat Febri, SPPG bukan bermaksud melarang sekolah, tapi mengimbau agar selalu berkoordinasi dengan pengelola dapur menyangkut masalah makanan.

"Kalau ada keracunan baiknya sampaikan ke SPPG, jangan langsung disebar. Dengan begitu SPPG segera mencari tahu letak masalahnya. Jadi bukan melarang. Selama ini juga banyak yang memposting kasus-kasus keracunan," imbuhnya, Selasa (7/10).

Beroperasi Tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Adam tidak mengetahui detail urusan dalam dapur. Sebagai pengemudi, waktu dan konsentrasinya lebih banyak tercurah di jalanan.

Beda dengan Dino. Tugasnya mengawasi mulai dari penyiapan bahan baku, mengolah, mengemas, hingga distribusi paket MBG. Memastikan serangkaian proses itu berjalan sesuai SOP.

Pegawai dibebani sembilan jam kerja dalam sehari. Mereka terbagi dalam beberapa sif. Dari penuturan Dino, aktivitas memasak bermula tengah malam.

"Rata-rata masaknya jam 12 malam ke atas tergantung jenis makanan. Kalau makanannya dirasa cepat basi produksinya diundur," tuturnya.

Sekira jam 04.00 WITA, satu per satu makanan mulai dimasukkan ke dalam nampan. Begitu fajar tiba, ribuan porsi MBG siap dikirim ke sekolah-sekolah.

Selama dua bulan lebih berjalan, dapur belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Kami sementara mengurus," ucap Dino.

Melansir Antara, data terbaru Kementerian Kesehatan mencatat baru 315 SPPG dari 21 provinsi yang telah memiliki SLHS.

Selain SLHS, pemerintah mewajibkan setiap SPPG punya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat Halal untuk memastikan keamanan pangan.

Tiga Bulan Menanti Kepastian Gaji 

Umumnya petugas atau relawan SPPG menerima gaji minimal Rp100 ribu per hari. Artinya, pendapatan mereka selama sebulan—20 hari kerja—sebesar Rp2 juta.

"Penerimaan gaji bertahap, dibayar Rp1 juta per sepuluh hari. Kalau di dapur kami ada sedikit tambahan dari mitra," imbuh Adam.

Adam maupun Dino mengaku tidak pernah mengalami keterlambatan gaji. Kecuali Febri yang masih menanti pemerintah memenuhi hak lulusan SPPI sewaktu magang di SPPG.

SPPG yang dipimpin Febri belum beroperasi karena masih melengkapi sejumlah persyaratan. Ia awalnya tidak mengira bakal dipekerjakan di dapur untuk memperkuat program MBG seusai menjalani pendidikan.

Ada lebih dari 300 SPPI Batch 3 di Sulteng. Mereka memulai magang pada Juli 2025. Semua jenis pekerjaan dilakoni Febri. Ditempatkan dari satu SPPG ke SPPG lain.

"Waktu kerja tergantung jumlah SPPG pada suatu wilayah. Ada pembagian sif karena dapur tidak bisa menampung semua sekaligus. Dapur kan harus steril, tidak sembarang orang bisa masuk apalagi menimbulkan kerumunan," ujarnya.

Sampai dengan wawancara bersama Lengaru.id, Febri mengungkapkan bahwa gaji mereka sejak tiga bulan lalu belum juga cair.

Tetapi, buat Febri, "kegalauan" menunggu gaji sedikit terobati ketika melihat siswa di kampung-kampung tersenyum berkat program MBG.

"Kalau dibilang mengeluh, pasti semua mengeluh. Cuma belakangan saya mengesampingkan masalah gaji. Karena melihat semangat petani menanam dan senyum siswa di sekolah jadi kebahagiaan tersendiri," terangnya.

Baru-baru ini, lulusan SPPI dikabarkan mulai menerima gaji secara bertahap. Informasi yang kami peroleh besarannya Rp12 juta untuk dua bulan (Agustus dan September).

Saat dihubungi kembali, Rabu (15/10), Febri pun membenarkan. Namun, ia enggan membeberkan nominal saat disinggung gaji mereka per bulan mencapai Rp6 juta.

"Sudah cair dua bulan, sisa satu bulan lagi. Soal angka cukuplah untuk hidup, makan, bayar angsuran dan lain-lain. Intinya di atas UMR. Meski saya tidak sebut pasti sudah tahu bocorannya. Ha-ha-ha," jawab Febri diplomatis.

Catatan: Lengaru.id sudah berulang kali meminta tanggapan Badan Gizi Nasional pada 15 dan 16 Oktober 2025. Namun, sampai laporan ini terbit, permintaan konfirmasi yang dikirim ke email halo@bgn.go.id dan nomor Kepala BGN Dadan Hindayana, tidak mendapat respons apapun.