Fenomena politisi yang berusaha tetap relevan dengan kondisi dinamika politik Indonesia tak terlepas dari manuver mereka untuk tetap berada dalam pusaran kekuasaan. Kasus Ahmad Ali mencerminkan pergerakan seorang elite politik dari satu struktur kekuasaan ke struktur kekuasaan lain. 

Sosok seperti Ahmad Ali bukanlah pendatang baru dalam perpolitikan di Indonesia. Ia pernah menduduki posisi nomor dua dalam puncak hierarki Partai NasDem yang notabene merupakan partai mapan sebelum memutuskan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Meski demikian, publik akhirnya dibuat bertanya tentang keputusannya berpindah ke struktur kekuasaan yang baru.

Bergabungnya Ali dalam struktur kekuasan baru tidak bisa dinilai sebagai perpindahan biasa, tetapi manuver seorang elite yang sedang kehilangan pengaruhnya dan tengah berupaya melakukan repositioning untuk kembali mempertahankan daya tawar politiknya.

Reposisi Elite

Pelantikan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI pada 26 September 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan politiknya. Sosok yang sebelumnya berada di puncak struktur Partai NasDem ini tidak datang sebagai kader biasa, melainkan sebagai figur elite dengan jejaring, pengalaman, dan sumber daya yang membuatnya relevan dalam setiap konfigurasi kekuasaan. 

Penempatan Ali pada posisi strategis semacam itu menunjukkan bahwa ia langsung masuk ke jantung organisasi, bukan sebagai pengiring, melainkan sebagai aktor penentu.

Keputusan Ali meninggalkan NasDem bukan sekadar langkah emosional atau pilihan administratif, melainkan hasil kalkulasi politik yang panjang; akumulasi dari kegagalan elektoral, melemahnya akses di NasDem, serta berkurangnya ruang untuk mempertahankan pengaruh dalam struktur elite partai lamanya. 

Elite tidak pernah dianggap sebagai entitas yang statis. Mereka bergerak mengikuti arus kekuasaan, terutama ketika sumber daya politik yang menopang posisinya mulai rapuh. Perpindahan Ali mencerminkan dinamika tersebut sebagai sebuah upaya rekonfigurasi kekuasaan, bukan sekadar perpindahan rumah politik.

Seorang politisi tentu memiliki hitungannya sendiri. Gerangan apa yang membuat Ahmad Ali berlabuh menuju PSI mungkin bisa dilihat sebagai akumulasi kegagalan serta akses dan kepentingan yang tidak terakomodir oleh rumah lamanya.

Bagi PSI, masuknya figur dengan kapasitas seperti Ahmad Ali tentu merupakan aset. Partai yang masih berjuang memperluas basis elektoral akan diuntungkan oleh jaringan dan reputasi yang ia bawa. 

Sementara bagi Ali, jabatan Ketua Harian DPP jelas bukan sekadar tempat berlabuh atau hadiah seremonial. Ia merupakan ruang negosiasi strategis, arena untuk meredistribusi manfaat politik, memulihkan pengaruh, dan menata ulang patronase di antara elite yang kini saling mencari posisi dalam domain kekuasaan baru.

PSI sebagai Episentrum Elite 

Sebagai figur elite, Ahmad Ali sebenarnya punya banyak jalan untuk bergabung dengan partai yang lebih mapan dan stabil. Dengan modal politik yang ia bawa, nilai tawarnya jelas tinggi. 

Namun, keputusannya justru berlabuh di PSI yang belum memiliki pijakan kuat di Senayan memunculkan pertanyaan penting. Apa yang membuat seorang elite sekelas Ali memilih bermigrasi ke partai yang secara elektoral masih mencari bentuk terbaiknya?

Antusiasme PSI di bawah kepemimpinan putra presiden ke-7 yang gencar merekrut figur-figur eksternal menunjukkan perubahan orientasi partai. PSI tampak bergerak bukan sebagai institusi berbasis ideologi, melainkan sebagai kartel elite yang mengakumulasi sumber daya politik melalui perekrutan tokoh berpengaruh.

Meskipun kecil, PSI memiliki daya tarik bagi elite lama yang ingin tetap relevan dalam orbit kekuasaan termasuk Ahmad Ali. Modal politik Ali sangat kompatibel dengan ambisi PSI untuk naik kelas dalam struktur kekuasaan nasional. 

Relasi keduanya pun bersifat saling menguntungkan; Ali membawa jaringan kuat terutama di kawasan timur Indonesia, memberi PSI kredibilitas yang selama ini kurang mereka miliki. 

Sebaliknya, PSI menawarkan posisi struktural yang strategis, memastikan Ali tetap memiliki nilai tawar di tingkat nasional. Artinya partai mendapat modal politik, elite memperoleh akses dan ruang negosiasi.

Kombinasi ini juga mencerminkan karakter PSI sebagai partai yang semakin beraroma dinasti di bawah kepemimpinan Kaesang beroperasi dengan logika populisme sekaligus patronase. Kehadiran Ahmad Ali bukan sekadar perekrutan elite, tetapi bagian dari proyek konsolidasi kekuasaan personal.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana politik Indonesia bekerja melalui pertukaran modal kekuasaan, bukan pertarungan gagasan. 

Perpindahan Ali dari NasDem ke PSI bukan sekadar pilihan individual, melainkan cermin dari transformasi struktural. Partai-partai kini berperan sebagai arena transaksi legitimasi, tempat partai muda menyerap elite lama untuk memperkuat posisi, dan elite lama menumpang pada mesin politik baru demi mempertahankan pengaruh.

^{Randy Rivaldy, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta}

^{Catatan redaksi: Tulisan opini merupakan pandangan pribadi penulis. Lengaru.Id menerima tulisan berbentuk opini sebagai usaha untuk memperkaya perspektif dalam melihat sebuah fenomena dan isu tertentu.}