Selasa sore (28/4/2026), mesin motor baru kami matikan di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu. Nyaris bersamaan, iring-iringan mobil dinas meluncur masuk melewati gerbang.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid turun dari mobil dengan setelan safari khaki, beriring langkah cepat. Sejurus kemudian, isyarat datang dari seorang pengawalnya yang meminta kami untuk memasuki Rujab.
Bangunan itu masih menyimpan aroma rumah anyar. Maklum Sang Gubernur baru menempatinya sejak Idulfitri. "Tadi habis rapat di kantor. Paling jam setengah lima berangkat ke Parigi. Masih sempatlah,” kata Anwar saat menyambut personel Lengaru.Id: Andi Baso Djaya, Fandy Ahmad, dan Vino Putra.
Kalimat itu jadi pengingat durasi; kami punya waktu lebih kurang 30 menit. Di ruang tamu yang jembar, kami duduk berhadap-hadapan dengan orang nomor satu Sulteng itu. Tanpa staf pendamping, tiada pula pasukan konten yang biasanya riuh mengiring.
Pertemuan ini lahir usai seri laporan Lengaru.Id—“Dari Kekuasaan ke Influencer: Mesin Citra Anwar Hafid" dan "Setelah Dapur Citra Gubernur Anwar Terbuka”—yang memicu reaksi berlapis di ruang digital. Dari kritik hingga serangan. Dari debat sehat hingga penistaan atas kerja-kerja jurnalistik.
Saat kami muat kabar ihwal silang pendapat Berani Cerdas dan Berani Sehat, serangan pendengung (influencer) kian besar. Kami disebut dajjal, butuh makan, barisan sakit hati; bahkan muncul serangan menyentuh ranah personal.
Berkebalikan dengan riuh di ruang digital, suasana ruang tamu itu tenang lagi hangat. "Memang saya ingin mengagendakan kita bisa bertemu. Saya ingin cerita keadaan sebenarnya,” ujar Anwar.
Obrolan juga sempat menoleh ke masa lalu. Kami mengingat era Presiden keeenam, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah disimbolkan dengan kerbau oleh pengkritiknya, tetapi tak membalas dengan kuasa. Anwar, yang juga Ketua Partai Demokrat Sulteng, masih ingat peristiwa itu. “Berbahaya kalau pemerintah alergi kritik,” katanya.
Percakapan sempat terhenti sejenak, saat kami kasih lihat tangkapan layar grup “Influencer Berani.” Ada perintah singkat: “Coba mainkan dulu ini guys, wkwkwk," disertai tautan konten @lengaru_ di Instagram. Tak lama setelah seruan komando itu, kolom komentar kami disesaki pendengung.
Mata Anwar terpaku pada layar. Ada jeda beberapa detik sampai suaranya kembali terdengar. Kali ini pelan dan datar, "Oh, dari anak-anak ya..."
Berikut petikan interviu kami bersama Sang Gubernur:
Program Berani Sehat dan Berani Cerdas mendapat kritikan, hingga muncul desakan penundaan dari sejumlah anggota DPRD. Bagaimana tanggapan Anda?
Kedua program ini menyangkut hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi. Pendidikan, misalnya, itu tidak mengenal batas kewenangan. Sepanjang rakyat ingin sekolah, maka itu tugasnya pemerintah.
Karena keterbatasan anggaran, kami bagi berdasarkan kriteria prestasi dan afirmasi. Kritik apapun, kami terima sebagai bahan evaluasi. Ke depan, kami berharap penerima jalur afirmasi semakin banyak.
Ada juga kekhawatiran bahwa program ini menjadi "bom waktu" bagi fiskal daerah. Respons Anda?
Ini soal keberpihakan pemimpin saja, tak ada yang membebani. Kalau bukan saya gubernur, dan orang itu fokus ke sektor lain, yah silakan. Kan rakyat yang menilai.
Suatu saat, Berani Cerdas dan Berani Sehat tak perlu ada, jika upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan berhasil. Tapi belum saat ini.
Apakah fokus pada dua program ini tidak berisiko mengorbankan pembangunan di sektor lainnya?
Prinsip utama pembangunan adalah keadilan. Program paling adil itu menyangkut urusan pendidikan dan kesehatan. Ini pengalaman saya selama memimpin Morowali. Walaupun dua program ini dimaksimalkan, tapi sektor lain berjalan. Insyaallah sampai 2028, semua jalan provinsi dalam keadaan mantap.
Bagaimana penjelasan terkait kenaikan harta Anda (yang mencapai Rp20 miliar) dalam dokumen LHKPN?
Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, wajib melaporkan harta kekayaan. Dan ketika saya terpilih, harus dimasukkan dan dihitung lagi. Misalnya ada harta yang baru atau terdapat kenaikan pada harga aset.
Dulu ada tanah saya dapat di sekitar BTIIG (Morowali). Awal dibeli Rp10 juta per hektare, sekarang menjadi Rp1 miliar. Jadi kenaikan dalam hitungan bulan ini bukan harta baru, tapi karena valuasi tanah.
Apa komentar Anda tentang penyelesaian gaji honorer yang terus dipertanyakan?
Saya menegaskan agar seluruh perangkat daerah menuntaskan pembayaran. Saya menerima banyak masukan, termasuk dari media dan media sosial.
Sepekan terakhir, saya menelusuri. Saya kumpul bagian kepegawaian. Ternyata benar, masih banyak tenaga honorer yang belum dibayar. Tapi ketika saya tanya kepala dinas, laporan yang masuk bicaranya semua beres.
Mengenai strategi komunikasi, mengapa Anda merasa perlu menggunakan jasa influencer?
Awalnya kami tidak pakai influencer. Namun, setelah program Berani Cerdas dan Berani Sehat berjalan, ternyata banyak masyarakat dan pegawai yang tidak paham.
Bisa cek jejak digital bagaimana saya ngomel di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Maka kami (akhirnya) melibatkan influencer untuk memasifkan informasi (memastikan pesan sampai ke masyarakat–red).
View this post on Instagram
Bagaimana Anda memastikan fasilitas publikasi ini murni untuk edukasi publik, bukan untuk kepentingan elektoral pribadi?
Influencer digunakan untuk sosialisasi dua program tadi, bukan ke saya. Kalau saya tidak perlu. Lagipula, saya lebih terkenal di Sulteng ini dibanding influencer. Ha-ha-ha.
Mengapa pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga, padahal ada Diskominfosantik yang bertugas mengelola informasi daerah?
Menurut aturannya mesti menggunakan pihak ketiga. Ini sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Diskominfosantik lantas menunjuk PT Sentral Karya Kreatif (SKK) milik Rachmat "Cesar" Caisaria yang menjabat komisioner KPID. Anda mengetahui hal ini?
Cesar ini dulu tenaga ahli saya. Ketika saya tidak lagi di DPR RI, mereka membentuk usaha ini. Mereka juga saya libatkan waktu pilkada. Saat proses (Cesar mengikuti seleksi) di KPID, saya bilang tidak boleh ada dalam perusahaan. Dan Cesar sudah mengundurkan diri.
Namun, data akta PT SKK mencatat Cesar memegang saham 30 persen perusahaan. Bukankah kepemilikan ini memunculkan potensi benturan kepentingan?
Ya, tidak boleh. Saat proses seleksi, saya sampaikan jangan sampai mereka (Cesar) masuk dalam perusahaan itu. Setahu saya sudah dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Bagaimana kesan Anda ketika membaca laporan kami terkait dapur produksi influencer ini?
Saya berterima kasih. Sampai kami rapatkan; apakah penggunaan jasa influencer di tahun kedua (2026) masih diperlukan? Kami simpulkan, ternyata sudah tidak perlu lagi. Karena ketika saya keliling, pesan-pesan tentang program sudah sampai ke masyarakat.
Kami menemukan instruksi "Mainkan dulu ini guys" di grup "Influencer Berani." Tak lama setelahnya, kolom komentar kami diserbu akun-akun bodong. Tanggapan Anda?
Saya jarang komunikasi dengan anak-anak. Saya fokus kerja, pulang tidur. Paling mereka biasa bilang "ada begini", saya jawab "diam saja, tak usah ditanggapi." Sejak pilkada, saya tidak ada berniat menggunakan buzzer begini.
Waktu kampanye, sorotan yang datang itu lebih kencang lagi. Tapi tidak apa-apa. Sedangkan belum jadi gubernur kita tidak marah. Apalagi sudah menjabat.
Saya terkadang sampaikan ke anak-anak; sudahlah, kita evaluasi. Contohnya kemarin soal influencer, ada sisi baiknya sehingga kami evaluasi. Kritikan itu obat mujarab agar kita lebih mawas diri.
Idealnya, media bisa jadi sparring partner—atau watchdog—bagi pemerintah. Apakah Anda bisa menjamin ruang perbedaan pendapat dan kemerdekaan jurnalisme?
Ruang-ruang publik itu tempat orang bebas berpendapat. Yang tidak bagus itu memutus komunikasi. Makanya kemarin saya bilang, "Wah ini (Lengaru.Id) berarti independen kalau mereka begini." Sparring partner ini kadang habis baku hantam, baku pijit-pijit lagi. Ha-ha-ha.
Saya kira tidak ada masalah. Bila ada sesuatu sebaiknya dikonfirmasi. Justru berbahaya kalau pemerintah itu alergi kritik. Bisa Mematikan demokrasi dan hati.