Logo LENGARU.ID
Fitur Tutur Siar Ide
Setelah Dapur Citra Gubernur Anwar Terbuka

Dari "klarifikasi" di kantor Dikominfosantik hingga riuh di media sosial; jejak dapur komunikasi Gubernur Anwar kian terbuka.

Oleh Fandy
22 April 2026 17:13 Fitur
Bagikan ke:

Rachmat "Cesar" Caisaria duduk berhadap-hadapan dengan kami pada sebuah meja kerja panjang di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulawesi Tengah, Jalan Kartini, Kota Palu, Senin sore, 13 April 2026.

Duduk di kepala meja, Sekretaris Diskominfosantik, Wahyu Agus Pratama. Ia ambil posisi sebagai tuan rumah, memimpin pertemuan, dan mempersilakan Cesar menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai "klarifikasi." 

Orang muda di orbit Gubernur Sulteng, Anwar Hafid itu mengaku tidak lagi terlibat dalam urusan publikasi gubernur—setidaknya sejak menjabat komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng pada Agustus 2025.

Sekadar catatan, selain berstatus komisioner KPID Sulteng, Cesar merupakan Kepala Bidang Media dan Kreatif di KONI Sulteng yang dipimpin Fathur Razaq, anak sulung Anwar. Cesar tercatat pula sebagai pemilik 30 persen saham PT Sentral Karya Kreatif (SKK)—agensi pihak ketiga yang mengelola komunikasi Pemprov Sulteng.

Dalam pernyataannya, pemegang gelar magister komunikasi dari Universitas Moestopo Beragama itu menilai bahwa statusnya sebagai komisioner KPID Sulteng tidak berkaitan dengan PT SKK.

"Tidak ada kaitan antara KPID dan PT SKK. Sudah clear. Saya tidak terlibat langsung. Beda cerita kalau saya menjabat direktur," ujar mantan tenaga ahli Anwar Hafid di DPR RI (2019-2024) tersebut.

Cesar pun menepis keterlibatannya dalam pertemuan khusus maupun pemberian arahan kepada tim konten (Tim Media Berani) maupun para influencer (pemengaruh) pendukung Gubernur Anwar.

"Resti yang bertugas bagian influencer. Saya tidak terlibat dan tidak pernah bertemu mereka," ujarnya, mengacu kepada Resti Ananda Putri—wartawan Harian Mercusuar sekaligus komisaris PT Media Jendela Sulawesi (MJS).

Nama Cesar, Resti, serta PT SKK dan PT MJS mencuat usai Lengaru.Id menerbitkan laporan "Dari Influencer ke Kekuasaan: Mesin Citra Anwar Hafid" (9 April 2026). Kedua perusahaan itu berstatus sebagai pihak ketiga dari Diskominfosantik Sulteng untuk kerja-kerja publikasi Pemprov di media massa dan media sosial.

Meski demikian, bantahan Cesar bertolak belakang dengan kesaksian dari sedikitnya enam narasumber yang berbicara—menggunakan hak anonimitas—kepada Lengaru.Id. Dari lingkar birokrasi, orang dekat gubernur, hingga influencer, kompak menyebut nama Cesar dan PT SKK sebagai mesin utama dapur komunikasi Gubernur Anwar. 

Ia disebut hadir dalam pertemuan, memberi arahan, dan mengurasi konten sebelum tayang. Influencer pendukung Anwar yang berbicara dengan kami juga membenarkan bahwa mereka berkontrak dengan PT SKK, meski Diskominfosantik menyebut PT MJS sebagai mitra yang menaungi para pemengaruh itu. 

Bantahan Cesar juga bukan hal baru. Dalam proses peliputan untuk artikel sebelumnya, ia berulang kali mengabaikan pesan Lengaru.Id, sebelum menyebut informasi yang kami himpun "tidak valid." 

Pengabaian atas pesan juga terjadi setelah laporan terbit. Pesan yang dikirim pada Minggu (12/4), tiga hari setelah laporan terbit, hanya berujung dua tanda centang.

Balasan justru datang sehari setelahnya, dari seorang pejabat Diskominfosantik yang mengaku mendapat "perintah dari atas" untuk mengklarifikasi soal Cesar—yang kemudian berujung pada pertemuan tatap muka tersebut.

Di tengah sorotan publik, Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, mengaku baru mengetahui isu itu dari pemberitaan. "Selama ini saya tidak tahu. Yang pasti, aktivitas yang bersangkutan (Cesar) tak ada kaitannya dengan KPID," ujarnya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Tadulako, Achmad Herman, menilai aktivitas Cesar boleh saja dipandang sebagai kerja profesional. Namun, ketika batas antara agensi komunikasi dan jabatan publik menjadi kabur, risiko utamanya adalah persepsi negatif dari publik.

"Ada baiknya apa yang dilakukan itu netral, sehingga meminimalisir atensi publik atas fenomena yang terjadi," ungkapnya.

Menurut Herman, publik bisa kesulitan membedakan antara profesionalisme dan agenda kelembagaan. "Persoalannya lebih ke ranah etika," katanya.

***

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by lengaru.id (@lengaru_)

Pelbagai respons mengalir setelah liputan "Dari Influencer ke Kekuasaan: Mesin Citra Anwar Hafid" terbit (9 April 2026). 

Ponsel para personel Lengaru.Id jadi lebih sering berdering selama tiga hari selepas terbitnya laporan tersebut. Panggilan datang dari orang-orang yang dikenal publik dekat dengan Gubernur Anwar Hafid—mulai dari insan politik hingga orang birokrasi. 

Nada dan pertanyaannya seragam: menelusuri siapa yang membocorkan cara kerja dapur komunikasi gubernur; kadang terselip pesan agar kritik disampaikan lebih lunak; sesekali diikuti dengan tawaran kerja sama.

Beberapa percakapan berlanjut hingga kopi darat; kami berusaha mendengar semua respons, sembari menjaga independensi dalam kerja jurnalistik.

Respons yang paling kasatmata tampak di Instagram @lengaru_. Redaksi Lengaru.Id membagikan dua teaser dari artikel sepanjang lebih kurang 1.600 kata itu.

Meski gaungnya tak sebesar konten para pemengaruh, dua unggahan tersebut telah melewati angka 50 ribu tayangan dengan lebih dari seribu tanda suka—angka yang tinggi untuk akun yang hanya punya sekitar 2.800 pengikut saat artikel itu terpublikasi.

Ratusan komentar pun bermunculan. Sebagian menyampaikan dukungan—kami hanya bisa menyampaikan terima kasih atas suport tersebut. 

Di sela-selanya, muncul pula komentar miring yang mendiskreditkan kerja jurnalistik Lengaru.Id. Puluhan akun datang hampir bersamaan, lempar tudingan: disebut sensi, dendam pribadi, barisan sakit hati, bahkan ada pula yang melabeli kami sebagai "dajjal."

Kami memilih tidak meresponsnya, tapi lebih tertarik pada pola kemunculannya. Pasalnya, komentar macam itu hadir serempak, dari akun-akun yang tampak serupa. Di sisi lain, muncul pula akun-akun setipe yang menyatakan pembelaan kepada kami—tanpa pernah diminta.

Baik yang menyerang maupun membela, identitasnya sukar diverifikasi. Meski begitu ciri-ciri akunnya serupa. Memiliki pengikut terbatas, beberapa saling mengikuti, jarang unggah konten, tampil dengan foto profil dan short-bio acak.

Sebagian orang menyebutnya akun buzzer (pendengung). Kami lebih suka menyebutnya akun bodong—yang kerap muncul saat isu politik menyentuh tokoh yang mereka dukung, terutama menjelang dan selama hajatan politik.

Pada akhirnya, di layar ponsel atau komputer, semuanya memang tampak seperti sesuatu yang natural: unggahan, komentar, dan lalu lintas perhatian. Namun di baliknya, ada dapur yang terus menyala: menjaga narasi, merawat citra Sang Gubernur.

—Muammar Fikrie berkontribusi dalam proses penulisan dan penyuntingan artikel ini.

Bagaimana perasaanmu setelah membaca artikel ini?
Suka
1
Jatuh cinta
0
Lucu
0
Sedih
0
Kaget
0
Marah
1
REKOMENDASI