Tepat pada 20 Februari 2026, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuntaskan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

Dua hari berselang, Minggu (22/2), perayaan simbolik ditandai dengan syukuran dan buka puasa bersama di pelataran Masjid Raya Baitul Khairaat. Acara yang dihadiri pejabat daerah dan ribuan warga itu sekaligus menjadi momen publikasi capaian kinerja Anwar-Reny selama setahun menjabat.

Di hari itu juga, rilis resmi menyebar cepat. Salah satu poin yang ditonjolkan adalah pertumbuhan ekonomi Sulteng yang menduduki peringkat kedua nasional.

Pemprov Sulteng mengklaim capaian mentereng ini merupakan buah manis dari implementasi program "9 Berani", terutama Berani Cerdas dan Berani Sehat.

Narasi keberhasilan ala pemerintah terdengar meyakinkan. Namun, apakah akselerasi ini benar-benar berkat kontribusi langsung dari dua program tersebut?

Ekonomi Tumbuh Pesat Sejak Lama 

Sekadar informasi, Berani Cerdas merupakan pemberian bantuan beasiswa bagi warga Sulteng yang ingin berkuliah. Sejak diluncurkan pada April 2025, program ini sudah menjangkau 23.568 mahasiswa. 

Sedangkan Berani Sehat fokus pada penyediaan layanan kesehatan gratis. Masyarakat cukup membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika ingin berobat.

"Mahasiswa tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya. Begitu ada keterangan dari kampus, pemerintah langsung mentransfer ke perguruan tinggi. Dan saya tidak ingin masyarakat Sulteng takut berobat hanya karena kartu JKN-nya nonaktif. Selama ada KTP, pemerintah hadir," kata Anwar melalui rilis pers.

Dari perspektif publikasi pemerintah, kedua program itu menopang pembangunan daerah. Sepanjang 2025, ekonomi Sulteng tumbuh 8,47%—tertinggi kedua setelah Maluku Utara.

Nyatanya, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), raihan peringkat tadi bukanlah lompatan baru yang lahir dari satu tahun kepemimpinan. Dalam lima tahun terakhir—sebelum era Anwar Hafid—Sulteng konsisten berada di papan atas.

Pada 2020, ketika ekonomi kebanyakan provinsi terkontraksi alias minus akibat pandemi, Sulteng justru tumbuh 4,86%. Bertengger di posisi kedua nasional.

Sulteng mencatatkan lonjakan gila-gilaan dua tahun berikutnya: 2021 (11,68%) dan 2022 (15,22%). Artinya, ekonomi provinsi ini sudah berlari kencang jauh sebelum duet Anwar-Reny.

Bila dicermati, pasangan ini justru melanjutkan tren pertumbuhan yang mulai melambat sejak 2023. Dan angka 8,47% di tahun 2025 adalah laju terendah pascapandemi Covid-19.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberi gambaran lebih penting. Industri pengolahan—termasuk pemurnian nikel (smelter)—selalu jadi mesin penggerak utama selama bertahun-tahun 

Lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 41,24% pada 2025. Kemudian diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (16,36%), serta pertambangan dan penggalian (15,22%).

Pada periode yang sama, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 10,61% dari sisi pengeluaran, selaras dengan dominasi industri ekstraktif dan hilirisasi yang bersifat padat modal.

Komposisi ini menunjukkan bahwa kontribusi utama berasal dari industri besar yang mayoritas berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan kata lain, laju pertumbuhan PDRB tahun lalu merupakan kelanjutan struktur ekonomi lama yang sudah mapan.

Indikator lain yang dielu-elukan adalah pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Sulteng per September 2025 sebesar 10,52%, turun 0,40 poin dibanding Maret tahun yang sama.

Penurunan tetap terjadi, tapi tidak signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, tingkat kemiskinan turun 0,73 poin dari 11,77% (Maret) menjadi 11,04% (September).

Sederet Sikap Kontradiksi Sang Gubernur 

Di luar angka makroekonomi, tahun pertama kepemimpinan Anwar Hafid juga diwarnai serangkaian sikap inkonsistensi yang menarik perhatian publik.

Salah satu momen paling mencolok adalah keberanian Anwar berdiri di hadapan massa aksi di Kecamatan Ulujadi, Palu, 10 Juni 2025. Saat itu, ia mengumumkan penghentian permanen operasional dua perusahaan tambang galian C: PT Bumi Alpha Mandiri dan PT Tambang Watu Kalora.

Namun, sejauh penelusuran Lengaru.id—termasuk mengonfirmasi pejabat terkait—Pemprov Sulteng belum menerbitkan SK pencabutan. Pemerintah daerah justru menghadapi gugatan pihak perusahaan di PTUN Palu.

Paradoks serupa tampak dalam isu lingkungan hidup. Anwar sempat geram hanya karena sebatang pohon di depan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulteng ditebang.

Sikap tersebut kontras dengan rekam jejaknya selama dua periode menjabat bupati Morowali (2007–2018). Di bawah kekuasaannya kala itu, Bumi Tepe Asa Moroso kehilangan ribuan hektare tutupan pohon berdasarkan data Global Forest Watch.

Sebagai catatan, tutupan pohon tak selalu tentang hutan. Meski begitu, Auriga Nusantara mencatat laju deforestasi di Morowali era Anwar mencapai 16.035 hektare—melampaui gabungan angka deforestasi masa bupati sebelum dan sesudahnya.

Sebagian besar hutan yang hilang berubah jadi konsesi tambang. Waktu itu, pemerintah kabupaten punya kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan sebelum berlakunya UU 23/2014.

Ketika kritik mengenai jejak deforestasi masa lalu mengemuka, Anwar membela diri dengan meminta publik agar tak melulu melihat tambang dari sisi negatif.

Respons ini kian memperlihatkan perilaku kontradiktif sang gubernur. Mengingat sebelumnya Anwar menyuarakan kondisi daerahnya yang hancur-hancuran imbas pertambangan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Isu keterbukaan terhadap kritik juga menjadi sorotan. Dalam berbagai kesempatan, Anwar menyatakan pihaknya siap dikritik dan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tak alergi terhadap jurnalis.

Di penghujung tahun 2025, pembentukan Satgas Berani Saber Hoaks (BSH) malah memunculkan dinamika baru. Ketika sejumlah media mengulas laju deforestasi sewaktu Anwar memimpin Morowali, satgas ini melabeli pemberitaan tersebut sebagai "gangguan informasi".

Organisasi jurnalis dan kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai bentuk pembungkaman. Anwar via Satgas BSH dianggap mengangkangi kewenangan Dewan Pers sebagai satu-satu lembaga yang berhak mengadili produk jurnalistik.

Memasuki tahun 2026, janji politik Anwar Hafid kembali diuji. Di acara pelantikan pengurus Kadin Parigi Moutong, Sabtu (24/1), Anwar melempar wacana pembangunan industri pengolahan nikel di Kecamatan Siniu.

Politisi 56 tahun itu mempromosikan proyek ini dengan narasi "ramah lingkungan". Padahal, saat kampanye Pilgub Silteng 2024 di Sinu, ia mengaku ogah memasukkan industri tambang di Parimo dan akan fokus pada sektor pertanian.