“Pak Gubernur membiayai sendiri pelibatan influencer (pemengaruh),” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, Wahyu Agus Pratama, Rabu, 2 September 2026.
Wawancara itu bermula dari perbincangan mengenai dua perusahaan —PT Media Jendela Sulawesi (MJS) dan PT Sentral Karya Kreatif (SKK)— yang terlibat dalam sejumlah paket pengadaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kedua perusahaan itu sebelumnya memegang peran penting dalam mesin komunikasi Gubernur Anwar Hafid. Keduanya kembali jadi sorotan pada pengujung Agustus 2026. Sejumlah media lokal—antara lain WartaSulawesi.com dan Jurnalnews.id—menyoal paket pengadaan senilai total Rp2,64 miliar. Porsi terbesarnya berupa belanja jasa tenaga ahli senilai Rp2,39 miliar.
Saat ditemui Lengaru.Id di ruang kerjanya, Wahyu tampak sudah bersiap dengan jawaban. Ia mengambil selembar kertas dari map di atas meja. Isinya surat pembatalan paket belanja tenaga ahli dengan MJS.
Wahyu memperlihatkan surat itu kepada kami, tetapi melarang dokumentasi. Nama Resti Ananda Putri tercantum sebagai perwakilan perusahaan.
“Paket pekerjaan senilai Rp2,39 miliar sudah dibatalkan karena efisiensi. Kontrak kerja sama dengan MJS hanya sebesar Rp199,8 juta,” katanya.
Resti bukan sosok baru di lingkaran komunikasi Gubernur Anwar Hafid. Ia kerap terlihat mendampingi agenda serta mengelola komunikasi publik Gubernur Anwar ke berbagai media.
Dalam serial liputan Lengaru.Id pada April lalu, Resti tercatat sebagai komisaris PT MJS, perusahaan yang ketika itu mengurusi publikasi dan promosi melalui influencer. Kali ini, kata Wahyu, kontrak dengan MJS hanya mencakup pekerjaan teknis visual. “Tidak ada pengelolaan influencer di dalamnya. Pekerjaan itu mencakup pembuatan video ekspedisi,” ujarnya.
Pembicaraan kemudian bergeser ke PT SKK. Perusahaan ini menjadi sorotan setelah paket jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan tercatat bernilai lebih dari Rp2 miliar.
Wahyu tak membantah adanya kontrak tersebut. Namun, katanya, nilainya telah dipangkas menjadi Rp1,47 miliar. “Angkanya kami rasionalisasi kembali dalam rangka efisiensi anggaran,” katanya.
Di balik SKK terdapat nama Rachmat “Cesar” Caisaria, komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng. Ia pernah menjadi tenaga ahli Anwar Hafid ketika masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Anwar juga pernah mengakui melibatkan Cesar selama masa kampanye pemilihan kepala daerah.
Dokumen akta perseroan menunjukkan Cesar menguasai 30 persen saham SKK. Perusahaan itu kembali dipercaya mengelola publikasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di media sosial.
Wahyu mengatakan penunjukan MJS dan SKK telah sesuai aturan dan melalui mekanisme yang sah. “Keduanya memenuhi syarat dan kualifikasi. Kami melibatkan pihak ketiga karena kekurangan sumber daya manusia,” ujarnya.
Dari penjelasan Wahyu, perusahaan yang sejak awal berada dalam orbit komunikasi Anwar masih mendapat tempat. Duet MJS-SKK berlanjut dalam mengelola publikasi sang gubernur.
***
Kepada Lengaru.Id, Wahyu juga menanggapi pertanyaan soal jaringan influencer yang masih rajin membuat konten tentang gubernur dan program-programnya. Ia memastikan tak ada pembiayaan dari kas daerah.
“Dengan kebijaksanaan beliau di tengah efisiensi, Pak Gubernur memutuskan mengeluarkan biaya secara pribadi,” ujar Wahyu.
Pernyataan itu sedikit berbeda dengan yang pernah disampaikan Anwar dalam wawancara eksklusif bersama Lengaru.id. Ketika itu, gubernur mengatakan pihaknya “sudah tidak perlu influencer”. Evaluasi, kata dia, akan dilakukan.
Nyatanya, skema itu tak benar-benar berhenti. Sejumlah influencer yang sejak awal aktif tetap rutin membagikan konten bernada positif tentang kunjungan, program, dan capaian Anwar.
Influencer masih dipertahankan, hanya sumber dananya yang disebut berpindah dari APBD ke kantong pribadi. Contohnya terlihat ketika Anwar meresmikan penerbangan internasional perdana dari Palu ke Guangzhou, Cina, pada Agustus 2026. Momen itu muncul di akun @ichalkate, @dewiasmaraaaa, fhiqry_ronaldo, dan @lookmantellashow.
Wahyu tidak merinci jumlah influencer yang kini dibiayai secara pribadi ataupun besarannya. Dalam laporan Lengaru.id sebelumnya, sumber dari kalangan influencer menyebut sekitar 20 pemengaruh terikat kerja sama. Setiap bulan, mereka disebut dapat membawa pulang sekitar Rp5 juta.
Kami mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Gubernur Anwar Hafid. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, pesan yang dikirim pada Kamis, 3 September, belum mendapat balasan.
Sekadar catatan, pembiayaan influencer dari kocek pribadi ini berlangsung ketika Pemprov Sulteng tengah menghadapi tekanan fiskal. Salah satu contoh masalah yang paling kentara ialah persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Juni 2026, Anwar mengusulkan agar gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat. Ia mengakui pemerintah daerah tak mampu membayar gaji mereka hingga akhir tahun anggaran.