Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang kerap dibanggakan sebagai daerah lumbung pangan, kini menjadi target ambisi pemerintah dalam menarik investasi ke sektor hilir nikel.

Saat menghadiri pelantikan pengurus Kadin Parimo, Sabtu (24/1/2026), Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggulirkan wacana pembangunan kawasan industri pemurnian nikel yang ramah lingkungan di wilayah Siniu. Klaim ini segera disambut dengan keraguan oleh banyak pihak. 

Pilihan lokasi proyek menjadi ironi tersendiri. Saat berkampanye di Siniu, Anwar mengaku ogah mendirikan industri tambang di Parimo. Ia memikat hati warga dengan janji fokus pada sektor pertanian maupun perikanan.

Namun, setelah kursi kekuasaan diraih, arah komitmen tersebut berubah. Anwar kini gencar mempromosikan pembangunan smelter dengan dalih penggunaan energi non-batubara.

Pengalaman Pahit dari Morowali 

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024)—merujuk data Badan Pusat Statiatik—sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi penopang utama ekonomi Parimo. Rerata kontribusinya sebesar 42,4% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Eko Jokolelono, akademisi ekonomi perdesaan dari Universitas Tadulako, memberi peringatan keras tentang dampak jangka panjang dari industrialisasi pertambangan di wilayah agraris seperti Parimo.

Ia menilai langkah ini sebagai pertaruhan berisiko tinggi. Industri ekstraktif skala besar cenderung mendominasi dan mematikan sektor pangan. Keduanya tidak bisa berjalan beriringan di lokasi yang sama.

"Belum ada contoh di mana industri ekstraktif dan pertanian hidup berdampingan. Kerusakan lingkungan yang masif membuat keduanya mustahil terintegrasi," kata Eko kepada Lengaru.id, Minggu (1/2).

Menurut Eko, konflik ini berakar pada perbedaan fundamental dalam persepsi lahan: petani melihat tanah semata-mata ruang hidup, sedangkan pelaku bisnis memandangnya sebagai aset untuk akumulasi modal.

Karakter industri nikel yang "rakus" dipastikan akan memukul telak sektor pertanian. Jika debit air sungai dialihkan untuk pendingin mesin pabrik, kebutuhan air buat kebun-sawah warga praktis menyusut.

Eko menambahkan, ketika sawah dan kebun berganti menjadi pagar-pagar pabrik, struktur ekonomi masyarakat pedesaan akan berubah secara paksa.

"Sektor pertanian akan terganggu, itu pasti. Alhasil, yang tersisa hanyalah usaha sekunder macam kos-kosan dan warung makan. Morowali sudah memberikan pelajaran mahal tentang itu," jelas Eko.

Dirinya tak menampik bahwa kehadiran kawasan industri memicu perputaran uang yang tak sedikit. Namun, unit-unit usaha sekunder warga sangat bergantung pada fluktuasi operasional pabrik.

Berkaca dari kasus Morowali pula, imbuh Eko, pemerintah harus bersiap menghadapi gelombang mobilisasi penduduk. Siniu diprediksi akan dibanjiri pendatang dari berbagai penjuru. 

"Migrasi tenaga kerja luar perlu diatur. Apakah sumber daya lokal bisa memenuhi kebutuhan industri? jawabannya tidak. Maka pendidikan vokasi pertambangan menjadi keharusan sebelum industri berjalan. Anak-anak lokal harus diutamakan," tutur Eko.

Selain itu, ia juga menyoroti pembayaran kompensasi atau ganti rugi lahan yang seringkali menjadi jebakan kemiskinan baru buat masyarakat di lingkar industri.

Bagaimanapun, warga lokal sudah kehilangan aset produktif selamanya. Bila industri yang menggerus lahan pertanian dipaksa masuk, pemerintah perlu menggagas konsep ganti untung yang berkelanjutan.

"Jadi bukan lagi bicara ganti rugi, harus ganti untung yang dinikmati jangka panjang. Jika suatu wilayah dirambah industri ekstraktif berskala besar, dugaan saya modelnya berpotensi sama seperti Morowali. Daerah itu akan terkepung industri," tutur Eko.

Marginalisasi Perempuan yang Terulang 

Di tengah narasi megah Gubernur Anwar Hafid tentang hilirisasi nikel, terselip kerentanan mendalam yang membayangi kaum perempuan.

Dalam kacamata Solidaritas Perempuan (SP) Palu, rencana pembangunan industri nikel di Siniu hanya akan mengulang derita yang lebih dulu mengakar di bumi Morowali.

"Kita perlu bertanya, sejauh mana pelibatan perempuan sebelum proyek ini diketok? Di wilayah tambang seperti Morowali, perempuan kian terhimpit ketika ruang hidup rusak," kata Amalia, staf kampanye SP Palu.

Meskipun pemerintah gencar mempromosikan industri ini dengan label "ramah lingkungan", pihaknya menolak lupa tentang dampak yang dialami perempuan di sekitar PLTA Poso.

Di perdesaan, perempuan memiliki hubungan lebih intim dengan hasil bumi untuk kebutuhan harian. Ketika sumber penghidupan utama tersisih oleh kepentingan industri, mereka juga terpapar risiko kekerasan berbasis gender yang sistematis.

Marginalisasi ini diperparah dengan absennya persetujuan yang inklusif. Suara perempuan seringkali dinilai tidak relevan dalam pengambilan keputusan strategis.

Ironisnya, saat limbah dan kerusakan lingkungan mulai menggerus sumber ekonomi, perempuan secara otomatis didorong kembali ke peran domestik.

"Suara mereka diabaikan. Perempuan dipandang hanya berkutat pada urusan rumah tangga. Stereotip ini tidak hanya membatasi ruang gerak dan kesempatan perempuan untuk berkembang, tetapi memperkuat ketidakadilan gender yang sudah ada," ungkap Amalia.

Masalah lain adalah hilangnya pengakuan. Pengetahuan dan pengalaman lokal perempuan dalam mengelola alam kerap dianggap enteng oleh para pemangku kebijakan.

Tidak dilibatkannya perempuan memperkuat posisi mereka sebagai "warga kelas dua" di tanah kelahirannya sendiri. Kondisi ini, ujar Amalia, membuat perempuan sulit menuntut perlindungan atas hak-haknya.

"Pada akhirnya, Parigi Moutong yang merupakan daerah lumbung pangan harus terkorbankan. Jika industri nikel ini beroperasi, perempuan dipastikan memikul beban berlapis," terangnya.

Politik "Dua Wajah" dan Klaim Semu 

“Yang saya minati adalah membangun industri pertanian dan perikanan, bukan tambang nikel," ujar Anwar Hafid saat berkampanye di Siniu, 18 Oktober 2024 silam.

Perubahan sikap drastis Anwar setelah menjabat mendapat kritikan tajam dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng.

Alasan hilirasi pertambangan adalah kewenangan pemerintah pusat sering menjadi "tameng" untuk menghindari tanggung jawab atas janji kampanye yang sudah terucap.

Namun, bagi Jatam Sulteng, sikap Anwar yang aktif mempromosikan industri nikel adalah sinyal kuat bahwa dirinya sejak awal menyetujui proyek tersebut.

"Ini semacam anomali. Jika gubernur menyadari ini kewenangan pusat, mestinya jangan mengumbar janji. Narasi yang dibangun sekarang justru kesannya dia memberi lampu hijau atas hadirnya industri nikel di Parimo," ungkap Koordunator Jatam Sulteng Moh. Taufik.

Kekhawatiran terbesar Taufik tertuju pada nasib Teluk Tomini. Kawasan ini menjadi rumah bagi keanekaragaman biota laut dan ekosistem terumbu karang.

"Proses ekstraksi bijih nikel berpotensi menghasilkan limbah B3. Jika dibuang ke laut, ini ancaman nyata terhadap 1.031 hektare terumbu karang di Teluk Tomini," katanya.

Senada dengan itu, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menelanjangi jargon "industri hijau" sang gubernur hanya karena absennya penggunaan batubara.

Direktur YTM Richard Labiro menyatakan bahwa emisi karbon dari pembangkit berbasis batubara hanya satu dari banyaknya variabel kerusakan.

Terlebih lagi, rencana pengolahan nikel kadar rendah (low grade) di Siniu—sebagaimana disebutkan gubernur—dipastikan bakal menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).

Teknologi HPAL memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang sangat krusial dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Proses ini menghasilkan limbah sisa pengolahan atau tailing dalam volume yang sangat masif dan berbahaya.

"Batubara mungkin dihapus, tapi limbah pasti selalu ada. Kalau industri nikel di Siniu mengolah nikel kadar rendah, artinya untuk MHP bahan baku baterai yang efeknya ialah tailing," ujar Richard.

Ia mengingatkan bahwa industri nikel ini rakus lahan, merusak kualitas air, dan memicu deforestasi hebat. Kerusakan ekologis di Morowali dan Morowali Utara adalah contoh paling telanjang.

Richard menekankan hingga saat ini belum ada industri nikel yang benar-benar bersih. Olehnya, masyarakat Siniu harus menuntut transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Bagi saya, stop ekspansi industri nikel baru selama permasalahan di tempat lama belum terselesaikan," imbuh Richard sembari menutup pernyataannya dengan pertanyaan retoris yang menohok: "Jangan lupa, di era siapa tambang nikel dimulai di Morowali?"