Gedung DPRD Sulteng kembali didatangi demonstran yang mengkritisi tunjangan fantastis anggota DPR RI hingga pelbagai kebijakan kontroversial pemerintah, Senin (1/9/2025).

Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat membawa massa lebih besar dengan tambahan peserta aksi dari pengemudi ojek online (ojol). Sekira pukul 12.45 Wita, Jalan Sam Ratulangi sudah disesaki ribuan pendemo.

Unjuk rasa kali ini berlangsung tanpa gejolak, bahkan nihil bentrokan. Tak ada tembakan meriam air apalagi gas air mata. Situasi berubah total. Jauh beda dari aksi sebelumnya.

Siang itu hujan turun perlahan. Suara orasi mahasiswa mereda setelah pimpinan dan anggota DPRD Sulteng menemui massa aksi untuk berdialog.

Protes melandai. Sejumlah pejabat dan tokoh politik ikut duduk lesehan beralaskan rumput bersama demonstran. Ada Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Gubernur Sulteng periode 2021–2024 Rusdy Mastura.

Wakil Ketua I DPRD Sulteng Aristan memberi kepastian akan meneruskan aspirasi aliansi ke pusat, termasuk menuntut keadilan terhadap Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polri.

"Kami mendukung seluruh aspirasi yang disampaikan. DPRD Sulteng akan membuat surat resmi," ucap Aristan.

Sejurus kemudian, giliran Anwar Hafid dan Hadianto Rasyid yang melempar jawaban-jawaban meyakinkan menanggapi isu-isu lokal yang disuarakan massa.

Hadi merespons polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan (PBB P-2) sebesar 1000 persen. Sorak-sorai peserta aksi menggema ketika suami Diah Puspita ini dipersilakan memulai bicara.

"PBB nilai yang kemarin sudah saya batalkan. 1000 persen tidak semua wilayah, yang kena hanya Layana. Saya akui minim sekali sosialisasi. Tapi tidak ada lagi yang naik-naik 1000 persen," kata Hadi.

Selain itu, ia juga menjelaskan ihwal pajak restoran 10 persen yang sempat disuarakan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat dalam aksi 25 Agustus 2025.

"Tidak ada pajak UMKM. UMKM dikenai retribusi Rp3 ribu per hari. Pajak 10 persen diberlakukan untuk rumah makan. Tapi kalau diminta evaluasi, akan saya lakukan. Hari Kamis (4/9), korlap nanti ikut rapat dengan saya," ucap Hadi disambut riuh tepuk tangan.

Lain lagi dengan Anwar Hafid. Mantan bupati Morowali dua periode itu dicecar masalah tambang ilegal dan bantuan beasiswa lewat program Berani Cerdas.

"Mohon doa dan dukungan masyarakat untuk kita bersama-sama menertibkan pertambangan yang tidak sesuai kaidah. Kemudian program Beasiswa Cerdas tidak ada batas waktunya. Anggaran yang kami siapkan tahun ini sebanyak 50 ribu mahasiswa," ungkap Anwar.

Baik Hadi maupun Anwar dikenal aktif memoles citra melalui media sosial masing-masing. Aksi mereka saat menemui demonstran di tengah guyuran hujan menuai pujian dari warganet. 

Penelusuran Lengaru.id, total ada tujuh konten (lima video dan dua foto) tentang demo 1 September yang terunggah via akun Instagram @hadiantorasyid. Semua diposting pada hari yang sama.

Misalnya video kedatangan Hadi bersama Imelda Liliana Muhidin ke lokasi aksi. Para mahasiswa pun bersalaman dan mencium tangan keduanya. Lalu disusul cuplikan Hadi yang memborong dagangan PKL untuk dibagikan kepada peserta aksi.

Seolah tak mau kalah dari Hadi, Anwar Hafid memproduksi lima konten serupa terdiri dari dua foto dan tiga video di Instagram. Mantan bupati Morowali itu bahkan mengerahkan drone untuk mengambil gambar dirinya berdiri di tengah ribuan demonstran.

Namun, tidak semua pihak yang ikut demo larut dalam euforia berlebihan ini. Mereka yang tadinya simpati berubah marah kepada penanggung jawab aksi dari kalangan mahasiswa.

Perempuan Mahardhika Palu menilai substansi tuntutan tenggelam di balik "aksi aman dan damai". Romantisme antara mahasiswa dan para pembesar memperlihatkan wajah gelap dari aksi 1 September di DPRD Sulteng.

"Demonstrasi bukan memberi pencitraan kepada pejabat, dijadikan konten, lalu digaungkan seolah aksi itu bisa dikendalikan. Sudah tugas mereka hadir mendengar aspirasi rakyat. Jangan ambil kesempatan di tengah kemamarahan publik," ketus Stevi Rasinta, Koordinator Perempuan Mahardhika Palu, Selasa (2/9).

Stevi lantas menyoroti terbitan pers umum yang tidak memberitakan kesalahan-kesalahan pemerintah. Wartawan lebih tertarik mengejar potret kesopanan peserta aksi ketimbang makna demonstrasi.

Runyamnya lagi, sambung dia, beberapa anggota kepolisian sudah dalam barisan massa. Padahal mereka melakukan kekerasan terhadap demonstran saat aksi pekan lalu.

"Beberapa media terlalu adem ayem. Hanya memberitakan kondisi yang aman dan baik-baik saja, saling berjabat tangan, hingga jajanan gratis. Padahal traktiran itu hasil pajak rakyat," ungkapnya.

Kritik pedas lainnya diberikan Rasera Project, organisasi nirlaba yang fokus pada isu-isu sosial dan hak asasi manusia.

Rasera Project tentu tidak ingin aksi yang dilakukan berujung ricuh, semisal ada batu melayang, fasilitas publik hancur, atau jalanan sesak dengan gas air mata. Namun, mereka pesimis semua tuntutan bisa terwujud melalui jalur dialog.

"Kami melihat gerakan tersebut cenderung dimoderasi oleh para elite. Semua berkumpul untuk menemui massa aksi," kata pendiri Rasera Project Aulia Hakim.

Kehadiran dua kepala daerah dan anggota dewan merupakan kejanggalan dalam aksi kemarin, menurut pria akrab disapa Tulus ini.

Kejanggalan paling kentara; tidak ada satupun pejabat yang hadir saat demonstrasi gelombang pertama yang berlangsung 25 Agustus 2025. Massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil malah dipukul mundur aparat.

Tulus memandang munculnya ruang dialog bukanlah respons spontan. Para pejabat di Sulteng sudah mengamati demonstrasi yang tak berkesudahan di pelbagai daerah.

"Tentu karena terjadi gejolak di mana-mana, jadi tiba-tiba mereka ingin berdialog. Mengapa tidak dilakukan saat aksi 25 Agustus, kan janggal. Bagi kami upaya itu hanya untuk memoderasi gerakan dan menghilangkan substansi tuntutan masyarakat," jelasnya.

Dalam konteks inilah rakyat seperti dimanfaatkan ketika kebanyakan orang merasa sudah berjuang total. Gerakan massa yang seharusnya murni diatur sedemikian rupa untuk kepentingan segelintir elite. 

"Kami menyayangkan tidak ada kepeloporan pemimpin aksi. Tidak ada sikap tegas secara oposisi. Namun, bila itu keputusan aksi secara kolektif tidak bisa juga disalahkan. Sebab banyak yang turut terlibat dalam demonstrasi, bukan cuma kami," ucap Tulus.