Inovasi sering dipuja sebagai dewa kecil pembangunan—diundang ke panggung ketika ekonomi tersendat, diceritakan dalam pidato, difoto dalam seremoni, lalu pelan-pelan dibiarkan pulang sendirian.

Padahal, inovasi bukan bintang tamu. Inovasi mestinya penghuni tetap rumah kebijakan: hadir sejak hulu perencanaan, tumbuh di ruang kelas, berlatih di bengkel UMKM, melompat di laboratorium, dan berlari di pabrik. 

Daerah yang memahami ini cenderung melahirkan “ekosistem inovasi”—bukan sekadar program sporadis—yang sanggup memanjangkan napas daya saing. Bukan pula sekadar jargon politik, ia hilang seusai musim kampanye berlalu.

Di tingkat nasional, daya saing mutakhir memotret ketegangan yang akrab kita rasakan: kemajuan di satu sisi, ketertinggalan di sisi lain. Rerata skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 berada di 3,43 (skala 0–5). Angka ini menjadi cermin bersama: ada pijakan untuk berlari, namun lintasannya belum mulus. 

Pilar-pilar yang menopang daya saing itulah lintasan kita. Sebut saja institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, hingga kapabilitas inovasi.

Inilah kerangka kerja yang menyatukan bahasa mikro dunia usaha dan bahasa makro kebijakan publik menjadi satu atlas pembangunan yang sama-sama kita baca.

Lensa Lebih Dekat ke Sulawesi Tengah

Membawa lensa lebih dekat, Sulawesi Tengah menyuguhkan komposisi yang unik—sebuah orkestra yang beberapa instrumennya nyaring, sementara yang lain masih tertahan nadanya. Skor IDSD Sulteng tercatat baru mencapai 3,30. 

Menariknya, rata-rata kabupaten/kota justru sedikit lebih tinggi di 3,39. Ini menandakan energi inovasi dan daya saing yang bertumbuh dari bawah: dari kota dan kabupaten, dari praktik di lapangan, dari jejaring warga dan pelaku usaha. 

Bahkan, ada tujuh kabupaten/kota yang sudah melampaui skor provinsi—sebuah sinyal bahwa “titik api” inovasi tersebar dan siap diperbesar skalanya. 

Namun, orkestra itu belum padu. Pilar-pilar inovasi Sulteng membentuk kontur yang kontras. Di sisi kuat, institusi (4,27), stabilitas makro (4,07), keterampilan (4,25), dan ukuran pasar (4,65) memberi fondasi kuat untuk bergerak. 

Di sisi lemah, sistem keuangan (2,16), pasar produk (2,43), pasar tenaga kerja (2,94), kapabilitas inovasi (2,72), infrastruktur (2,52), dan adopsi TIK (3,21) menunjukkan batu kerikil di lintasan. 

Ketimpangan ini menjelaskan mengapa potensi industrialisasi dan hilirisasi yang nyata—dari nikel hingga perikanan—belum otomatis terkonversi menjadi loncatan inovasi yang merata. Inovasi belum benar-benar dirasakan dalam denyut nadi ekonomi daerah. 

Potret kabupaten/kota memperkaya cerita. Banggai (3,46) dan Banggai Kepulauan (3,29) memberi gambaran bagaimana penguatan pasar dan jejaring usaha berkelindan dengan kualitas institusi lokal. 

Tren seperti ini mengisyaratkan bahwa daya saing tidak lahir dari satu kebijakan besar di provinsi, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang konsisten di tingkat kabupaten/kota—perizinan yang pasti, layanan publik yang cepat, pendidikan vokasi yang relevan, hingga belanja pemerintah yang memberi ruang inovasi lokal. 

Apa yang Sesungguhnya Masih Kurang?

Jika diibaratkan rumah, Sulteng memiliki tiang penyangga yang kuat (institusi dan ukuran pasar), tetapi jaringan listrik dan pipa air—analog untuk infrastruktur, TIK, serta sistem keuangan—masih sering “kedip-kedip”. Tanpa listrik yang stabil dan pipa yang lancar, dapur inovasi akan seret meski ruang tamunya megah.

Kita juga melihat paradoks klasik: pasar (ukuran) besar, namun dinamika bisnis dan kapabilitas inovasinya sedang. Padahal, “pasar besar” idealnya menjadi magnet bagi investasi berbasis pengetahuan dan teknologi (R&D), bukan sekadar pasar produk homogen. 

Di sinilah titik beloknya: menggeser permainan dari efisiensi semata menuju diferensiasi—membangun keunikan Sulteng di mata investor, peneliti, dan talenta muda. Ini sesegara mungkin kita kerjakan bersama.

Satu lagi simpul strategis: keterampilan kita relatif baik, tetapi pasar tenaga kerja belum cukup luwes. Ini menggambarkan kurikulum vokasi dan link-and-match yang masih bisa dipertajam, mobilitas talenta yang perlu difasilitasi, serta skema upskilling–reskilling yang harus menjadi gerak rutin, bukan proyek musiman.

Dari Program ke Ekosistem

Menurut tawaran kami, bagaimana menjahit semua simpul itu? Ada lima langkah yang realistis sekaligus visioner dan strategis untuk dikerjakan dan mendesak.

Pertama, kita perlu menumbuhkan “permintaan akan inovasi” melalui belanja publik. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengadopsi kebijakan pengadaan berbasis hasil (outcome-based procurement) untuk masalah konkret—banjir, sampah, konektivitas desa, layanan kesehatan primer—lalu membuka kompetisi solusi bagi UMKM teknologi lokal, perguruan tinggi, dan perusahaan rintisan (startup). 

Pengadaan yang mengutamakan solusi (bukan hanya spesifikasi barang) adalah mesin pencipta pasar bagi inovator lokal. Pada gilirannya, memantik dinamika bisnis yang kini masih di angka 2,71. 

Kedua, kita juga perlu membangun “pipa inovasi” dari kampus ke pabrik. Ekosistem inovasi menuntut aliran ide yang lancar—dari riset dasar, prototipe, hingga komersialisasi. Dorong konsorsium tematik yang spesifik Sulteng: baterai dan material maju berbasis nikel, potensi agro-maritim (seperti kelapa, kakao, perikanan budidaya dan tangkap), serta mitigasi bencana dan ketahanan pangan yang menjadi konteks geografis kita. 

Dengan kerangka IDSD yang menempatkan kapabilitas inovasi sebagai pilar, penguatan laboratorium terapan bersama, inkubator bisnis, dan dana padanan (matching fund) daerah-kampus-industri menjadi prasyarat, bukan pelengkap. 

Ketiga, menyehatkan “darah” sistem—keuangan daerah dan inklusi pembiayaan. Kita semua melihat, skor sistem keuangan 2,16 menandakan keterbatasan intermediasi.

Ini bisa ditambal melalui: skema penjaminan kredit daerah untuk UMKM inovatif, kemitraan bank daerah dengan platform pembiayaan produktif, dana bergulir untuk hilirisasi hasil riset, dan tatakelola KUR yang menghadiahi inovasi—bunga lebih rendah untuk proyek dengan konten R&D dan green technology.

Tanpa aliran darah yang cukup, organ inovasi akan tetap pucat. 

Keempat, kita perlu untuk memperkuat dan memperhalus “urat nadi” TIK dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur (2,52) dan adopsi TIK (3,21) bukan sekadar soal kabel dan BTS. Ini soal kecepatan terciptanya biaya transaksi rendah bagi pelaku usaha.

Prioritaskan koridor produktif—kawasan industri dan sentra logistik—agar menjadi titik nol kualitas layanan TIK dan transportasi.

Koridor yang kompetitif akan mengikat rantai pasok lokal, dari Kota Palu hingga Kabupaten Banggai dan Morowali, sekaligus menurunkan biaya koordinasi lintas kabupaten/kota. 

Kelima, kita harus mematri budaya inovasi lewat talenta. Skor keterampilan Sulteng, sebenarnya cukup kuat (4,25), tetapi penyalurannya ke pasar masih tersendat-sendat.

Kuncinya ada pada kurikulum vokasi yang di-co-design bersama industri, program magang bergilir antarkabupaten/kota, serta kompetisi inovasi tahunan yang berhadiah kontrak pembelian pemerintah untuk solusi terbaik. 

Talenta butuh panggung nyata, bukan hanya penilaian di kelas. Tanpa praktik langsung, maka sulit untuk melahirkan budaya inovasi melalui talenta.

Dari Hilirisasi ke Diferensiasi

Sulteng sering disebut sebagai etalase hilirisasi. Namun, hilirisasi tanpa inovasi ibarat pabrik tanpa desain: kita hanya memproduksi, bukan mencipta.

Momentum nikel dan agro-maritim harus menjadi “magnet masalah” yang mengundang solusi inovatif: efisiensi energi proses, pemanfaatan limbah menjadi bahan baku sekunder, penelusuran (traceability) rantai pasok untuk pasar premium, hingga model bisnis sirkular di pesisir. 

Dengan cara ini, hilirisasi berubah dari agenda volume menjadi agenda nilai—dan nilai lahir dari inovasi.

Di sisi lain, kita membaca data dinamika bisnis (2,71) yang perlu dipacu dengan keberanian mencoba dan mengakhiri—mudah memulai, mudah pula menutup usaha tanpa stigma.

Regulasi yang memudahkan “exit” bagi usaha yang tidak efisien sama pentingnya dengan insentif untuk “entry”. Ekosistem inovasi sehat justru ditandai laju kelahiran dan kematian usaha yang wajar, karena dari sana seleksi ide terjadi secara alami. 

Dalam konteks, pemerintah daerah sebagai arsitek ekosistem. Maka kerangka IDSD menegaskan metodologi yang objektif, berbasis indikator, dan setara bobot antar-pilar. 

Ini penting agar kita tidak terjebak pada narasi belaka. Pemerintah daerah—provinsi dan kabupaten/kota—mesti menjadi arsitek ekosistem yang mengikat pilar-pilar itu: dari perizinan ramah inovasi, tata kelola pengadaan yang pro-solusi, hingga dukungan pembiayaan dan data terbuka. 

Dengan data sekunder yang distandardisasi (skala 0–5), kita memiliki dashboard yang bisa dipantau, bukan sekadar slogan yang susah diukur. 

Maka, mari kita akhiri tradisi menjadikan inovasi sebagai bintang tamu. Biarkan ia tinggal, bekerja, dan membentuk kebiasaan baru dalam birokrasi dan bisnis. 

Joseph Schumpeter sudah lama mengingatkan tentang “destruksi kreatif”—bahwa kemajuan adalah keberanian merusak kenyamanan lama demi bentuk yang lebih baik. Peter Drucker menambahkan, cara terbaik memprediksi masa depan adalah menciptakannya. 

Sulteng sudah punya fondasi: institusi kuat, pasar besar, keterampilan memadai, dan stabilitas yang terjaga. Pekerjaan rumahnya jelas: menyambungkan kabel, melancarkan pipa, dan mengisi rumah itu dengan aktivitas inovasi setiap hari.

Jika tujuh kabupaten/kota telah melampaui skor provinsi, itu pertanda bara sudah menyala. Tugas kita tinggal menambah oksigen: memperluas praktik baik lintas wilayah, mengikat kolaborasi kampus-industri, dan menyalurkan pembiayaan produktif. 

Ketika bara menjadi api, inovasi tak lagi datang sebagai tamu. Ia akan berumah di Sulawesi Tengah—dan dari rumah itulah, daya saing kita tumbuh tanpa henti.

^{Suparman, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako}

^{Catatan redaksi: Tulisan opini merupakan pandangan pribadi penulis. Lengaru.Id menerima tulisan berbentuk opini sebagai usaha untuk memperkaya perspektif dalam melihat sebuah fenomena dan isu tertentu.}