Di tengah berbagai persoalan yang membelit dunia kesenian dan kebudayaan, satu pertanyaan terus mengemuka: Seniman bisa apa?
Pertanyaan itu menjadi tema diskusi Bincang Seni #21 yang digelar Komunitas Seni Lobo di Rumah Seni Sjahrir Lawide, Kelurahan Tawanjuka, Kota Palu, Selasa (18/11/2026). Lebih dari sekadar tajuk kegiatan, pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk membicarakan posisi seniman, keterlibatan mereka dalam kebijakan pemerintah, serta masa depan pemajuan kebudayaan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah.
Sejak diinisiasi pada 2019, Bincang Seni menjadi ruang pertemuan bagi pelaku seni, akademisi, budayawan, jurnalis, dan berbagai kalangan untuk bertukar gagasan sekaligus menyampaikan kegelisahan tentang perkembangan dunia kesenian.
Dalam pertemuan ke-21 ini, diskusi menghadirkan Neni Muhidin dan Iin Ainar Lawide sebagai pemantik. Adapun Herman Wahid dari Dinas Kebudayaan Kota Palu dan Moh. Syafari Firdaus dari SKP-HAM Sulteng hadir sebagai penanggap.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah minimnya keterlibatan seniman dalam penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Padahal, dokumen tersebut semestinya menjadi salah satu landasan pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pemajuan kebudayaan.
Neni, yang dikenal sebagai penyair, mengingatkan bahwa kebudayaan tidak seharusnya ditempatkan sebagai urusan tambahan dalam pembangunan daerah. Persoalan kebudayaan perlu memperoleh ruang yang jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun, kondisi yang ada masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya penggunaan data kebudayaan yang masih mengacu pada data 2018. Keterbatasan pembaruan data itu membuat gambaran mengenai perkembangan dan persoalan aktual ekosistem kebudayaan menjadi kurang memadai.
Persoalan lain menyangkut dukungan anggaran. Dalam pembahasannya, Neni menyinggung alokasi sekitar Rp120 miliar dari tujuh persen APBD. Ia mempertanyakan sejauh mana dukungan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas seni dan kebudayaan. Sebab, berbagai kegiatan kesenian masih banyak diselenggarakan dengan dana pribadi maupun swadaya komunitas.
Situasi ini memperlihatkan jarak antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan para pelaku seni. Aktivitas kesenian tetap berjalan, tetapi keberlangsungannya kerap bergantung pada kemampuan komunitas untuk membiayai kegiatan mereka sendiri.
Seniman dalam Dokumen Kebudayaan
Menanggapi persoalan tersebut, Herman Wahid menjelaskan bahwa dokumen PPKD masih dalam proses penyusunan. Ia juga menerangkan bahwa kewenangan Dinas Kebudayaan memiliki batas tertentu. Pembinaan menjadi salah satu ranah dinas tersebut, sedangkan penyelenggaraan festival berada di bawah Dinas Pariwisata.
Herman mengakui pihaknya belum memiliki data lengkap mengenai jumlah sanggar seni di seluruh Kota Palu. Ia mengajak para seniman membangun komunikasi dan duduk bersama untuk membicarakan program yang dapat dikembangkan. Ia juga berjanji melibatkan para seniman dalam penyusunan dokumentasi.
“Saya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan berjanji untuk melibatkan teman-teman kesenian dalam penyusunan dokumen PPKD,” jelasnya.
Penjelasan itu belum sepenuhnya menjawab kegelisahan peserta diskusi. Bagi para pelaku seni, persoalannya bukan semata-mata pembagian kewenangan penyelenggaraan kegiatan. Lebih mendasar dari itu, mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan keberadaan seniman diperhitungkan dalam kebijakan kebudayaan.
Kang Daus—sapaan akrab Moh. Syafari Firdaus—melihat kelemahan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan maupun dokumen PPKD. Menurutnya, pembahasan selama ini lebih banyak berorientasi pada objek pemajuan kebudayaan, seperti artefak dan sastra lisan. Sementara itu, seniman sebagai pelaku utama belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Padahal, kebudayaan bukan hanya perkara benda, tradisi, atau warisan masa lampau. Ada manusia yang menciptakan, merawat, mengembangkan, dan meneruskan praktik kebudayaan tersebut. Tanpa memperhatikan keberadaan mereka, pembicaraan tentang pemajuan kebudayaan berisiko kehilangan subjek utamanya.
Kang Daus menawarkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PPKD. "Saya hanya bisa kasih tiga solusi ketika membaca dokumen PPKD. Pertama, adanya riset komprehensif sebagai rujukan penyusunan PPKD, kedua menciptakan ekosistem yang lebih demokratis, terbangunnya ketahanan budaya, serta adanya perlindungan dan kesejahteraan pelaku budaya," jelasnya.
Kritik terhadap keterlibatan seniman juga muncul dalam sesi diskusi. Eman Saja mempertanyakan apa sebenarnya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan data kebudayaan. Menurutnya, selama ini permintaan data justru sering dibebankan kepada para seniman.
“Sebenarnya apa yang kamorang kerja di dinas itu?” ungkap aktor teater senior ini.
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan penempatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan yang belum sepenuhnya memahami urusan kebudayaan.
Syuaib Mangala alias Abah Ais, tokoh teater lainnya, juga mempertanyakan keseriusan pemerintah melibatkan seniman dalam penyusunan PPKD. Ia menyoroti kecenderungan penyusunan dokumen secara seragam, tanpa memastikan bahwa setiap daerah memiliki persoalan dan kebutuhan kebudayaan yang berbeda.
Baginya, keterlibatan seniman tidak cukup diwujudkan melalui pengumpulan data atau undangan menghadiri pertemuan. Gagasan dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan para pelaku seni harus benar-benar masuk ke dalam dokumen kebijakan. Ia juga mempertanyakan arah pelaksanaan PPKD setelah disahkan: apakah akan disertai peta jalan yang jelas atau justru berhenti sebagai persyaratan administratif?
Dalam tanggapannya, Herman mengakui masih ada persoalan koordinasi antarbidang di lingkungan Dinas Kebudayaan. Bahkan, bidang kebudayaan belum dilibatkan secara optimal dalam proses penyusunan dokumen PPKD. Artinya, persoalan koordinasi bukan hanya terjadi antara pemerintah dan komunitas seni, melainkan juga di dalam institusi pemerintah sendiri.
Herman turut menyebut target mereka tahun depan agar setiap kelurahan di Kota Palu yang jumlahnya mencapai 46 bisa melangsungkan festival kebudayaan. Program tersebut dianggap berhasil ketika pelaksanaannya mencapai 55%. Tantangannya adalah karena data sanggar seni belum terkumpul dengan valid.
Di sisi lain, Iin Ainar Lawide selaku pendiri Komunitas Seni Lobo mengingatkan pentingnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan kebudayaan sekaligus menjadi pertimbangan dalam dukungan pendanaan bagi daerah.
IPK terdiri atas tujuh dimensi dan 75 indikator. Iin menyebut capaian IPK Sulawesi Tengah masih berada pada kategori E atau tingkat rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembangunan kebudayaan memperoleh prioritas lebih serius, termasuk dalam pengalokasian anggaran.
Pendidikan dan Regenerasi yang Belum Terbangun
Di luar persoalan dokumen, data, dan koordinasi, keberlanjutan pendidikan kesenian menjadi persoalan lain yang tak kalah penting.
Erwin Sirajuddin, dosen teater di Institut Seni Budaya Indonesia Makassar, menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan masih jauh lebih besar dibandingkan perhatian terhadap kebudayaan dan keberlangsungan para seniman.
Menurutnya, pemerintah cenderung melihat kebudayaan melalui pendekatan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan. Padahal, yang dibutuhkan adalah ekosistem yang memungkinkan kesenian tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar di Kota Palu dan Sulawesi Tengah ialah belum tersedianya ekosistem pendidikan kesenian yang memadai.
Erwin mendorong integrasi pendidikan kesenian ke dalam kurikulum sekolah, termasuk SMK. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan, ideologi, sekaligus regenerasi pelaku seni.
Ia juga menyinggung belum hadirnya perguruan tinggi khusus kesenian di Sulawesi Tengah. "Pendirian sekolah khusus kesenian bisa dipersiapkan hanya dengan waktu enam bulan dengan dukungan dana dari pusat kurang lebih Rp5 miliar," ungkapnya.
Berbagai pandangan dalam Bincang Seni #21 memperlihatkan bahwa persoalan pemajuan kebudayaan di Kota Palu jauh lebih luas daripada keterbatasan anggaran atau jumlah festival. Ada masalah yang saling berkaitan: lemahnya basis data, minimnya pelibatan seniman, buruknya koordinasi, hingga belum terbentuknya pendidikan dan regenerasi kesenian yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertanyaan "Seniman Bisa Apa?" bukan hanya ditujukan kepada para pelaku seni untuk mengukur kemampuan mereka bertahan di tengah keterbatasan. Pertanyaan itu sekaligus menjadi kritik kepada pemerintah: sejauh mana kebijakan kebudayaan benar-benar memberikan ruang bagi para seniman?
Pemajuan kebudayaan tidak cukup dilakukan dengan menyusun dokumen, menetapkan target festival, atau mengalokasikan anggaran. Ia membutuhkan keberpihakan, pelibatan yang bermakna, perlindungan, serta jaminan kesejahteraan bagi orang-orang yang selama ini menjaga kehidupan seni dan kebudayaan tetap berjalan.
Tanpa menempatkan seniman sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan, pemajuan kebudayaan berisiko berhenti sebagai agenda administratif. Dokumen mungkin tersusun, target mungkin ditetapkan, tetapi mereka yang setiap hari menjaga denyut kesenian tetap harus berjuang dengan sumber daya sendiri.
